Dana Bantuan Sosial Tak Kunjung Cair, Puluhan Pengurus Panti Asuhan Datangi DPRD Kampar

oleh -

Bangkinang, Berseripos.com – sekitar 24 pengurus yang tergabung dari forum pengurus Panti Asuhan mengadukan nasibnya ke DPRD Kampar, aduan tersebut berkaitan dengan bantuan Sosial atau Hibah yang sudah lama tidak diterima oleh panti Asuhan.

Menanggapi hal tersebut, Komisi B DPRD Kampar menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan forum Pengurus Panti se Kabupaten Kampar yang diadakan diruang Banggar, Senin (8/7/2019).

Turut hadir dalam Hearing Tersebut anggota Komisi B, wakil Ketua DPRD Faisal, ST, anggota DPR RI terpilih Syahrul Aidi,Lc.MA, Kadis Sosial Amin Filda, Kepala BPKAD Edwar serta perwakilan dari 24 Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Kampar.

Ketua Panti Darul Patah Sendayan Kampar Utara, Harianto Arbi, mengungkapkan dari 24 Panti yang ada di Kabupaten, 22 diantaranya sudah terakreditasi dari Kementrian Sosial dan Panti ini mendapat dana dari APBD Kampar melalui dana bantuan sosial (Hibah),

“Sampai saat ini kami belum dapat surat dari BPK RI bahwa dana hibah yang akan kami terima menyalahi aturan, sampai saat ini kami belum menerima dana dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD), “jelas Arbi

Ia juga menyebutkan bahwa Dinas Sosial hanya mengeluarkan Rekomendasi sedang pencairannya di Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD). karena yang kami ketahui RKA nya disana,” ujar Arbi lagi.

Menanggapi hal itu, Kadis Sosial Kampar Amin Filda mengatakan, Bantuan panti asuhan sudah diberikan dari 11 tahun yang lalu yakni dari 2009-2018,

“Kita sudah berkomunikasi dengan Provinsi, dari hasil konsultasi kami di Provinsi, ada 17 panti sudah menerima di bulan november tahun 2018, sementara Sisanya dari APBD-P bulan november mendatang tahun 2019. hal itu dikarenakan ada temuan dari BPK RI pada tahun 2017

“Ada temuan BPK RI tahun 2017 dan merekomendasikan tidak boleh memberikan bantuan pada Panti Asuhan yang dinilai mampu,”tegas Amin

Dari pantauan berseripos.com, menanggapi pernyataan tersebut, Komisi B menyarankan agar persoalan itu dibawa atau berkoordinasi lagi dengan Dinas Provinsi dan Kemensos serta Kemendagri agar mendapat Kejelasan,

“Dana itu ada tapi tidak bisa cairkan.”Ulas Amin kembali

(Yudha)





Comment