Kabut Asap Semakin Menebal, Repol: Persoalannya Ketegasan Penegak Hukum

oleh -

KAMPAR, Berseripos.com – Tebalnya kabut asap yang melanda Provinsi Riau juga dirasakan oleh Daerah Kabupaten Kampar. Dampak buruk kabut asap yang dihirup dan polusi udara memicu timbulnya penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA)

Bagaimana tidak, dikabupaten Kampar saja tercatat sekitar 1.670 kasus ISPA yang menyerang masyarakat.


Hingga baru-baru ini Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengeluarkan surat edaran yang menyatakan untuk meliburkan siswa peserta didik.

Menanggapi perihal tersebut, Anggota DPRD Kampar, Repol angkat bicara. Dirinya mengatakan dari dampak kabut asap ini memang membuat anak sekolah diliburkan untuk masuk sekolah, hal itu membuktikan kalau kondisi asap sudah parah. Jika nantinya dampak kabut asap ini semakin parah, Ia meminta agar instansi terkait untuk memperpanjang waktu libur anak sekolah.

“Jika situasi asap semakin parah dalam 2 hari atau 3 hari ini kami meminta instansi terkait untuk memperpanjang waktu libur anak sekolah sehingga anak-anak sekolah tetap sehat.” ujar Repol saat dikonfirmasi Berseripos.com dibangkinang. Rabu (11/9/2019)

Dijelaskan Repol, khusus untuk konteks daerah, tebalnya kabut asap yang terjadi belakangan ini merupakan pelajaran bagi kita bersama. mungkin untuk kedepannya Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kampar kalau memang anggarannya tidak memadai agar dapat dimaksimalkan untuk membantu memadamkan api.

“Secara umum kita sudah punya pengalaman pada tahun 2015, saat itu kondisi kabut asap masih parah akan tetapi 2 tahun belakangan ini kondisi masih bagus, “Jadi kita juga harus belajar dari yang sebelumnya seperti apa polanya dalam 2 tahun belakangan ini sampai tidak ada asap dan aman.”sambungnya.

Menurut Repol, saat ini persoalannya tentang ketegasan aparat penegak hukum. dan kita yakin ini bukan terbakar akan tetapi dibakar.

“Kalau terbakar bukan separah ini, akan tetapi kalau dibakar ataupun disengaja lalu terjadi pembiaran,” Cetusnya

Hendaknya perusahaan berkewajiban menyediakan alat pemadam kebakaran, sehingga ketika mereka tau adanya terjadinya kebakaran maka akan memadamkan api bersama-sama,

“Pemerintah, Swasta akan full terlibat kalau memang terbakar bukan dibakar.” Sebutnya.

Lebihlanjut Ia juga mengatakan saat ini pemerintah belum maksimal menangani persoalan ini. Terbukti, dulu pada tahun 2017 dan 2018 pemerintah cukup maksimal menangani persoalan asap, hingga asap boleh dikatakan tidak ada. Namun berbeda yang terjadi sekarang.” Pungkasnya.**

(Yd)


Comment