Siapa dibalik Polemik Sengketa Dugaan AJB Palsu Lahan Bendungan Gerak Jabung Lampung Timur Miliaran Rupiah?

oleh -

LAMPUNG TIMUR, Berseripos.com – Dibalik suksesnya proyek strategis nasional Bendungan Gerak Jabung Lampung Timur, Provinsi Lampung yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah, ternyata menyimpan sebuah misteri yang mencengangkan.

Bagaimana tidak membuat hati ini terusik untuk menelisiknya? Ternyata hingga saat ini masih adanya polemik dugaan sengketa AJB palsu lahan yang digunakan di Bendungan Gerak Jabung, berlokasi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung atas nama H. Suwardi Ibrahim, perkara tanah yang dipermasalahkan seluas kurang lebih 127 hektar, masih belum menemukan titik terang.



Pasalnya, hingga saat ini Polda Lampung masih terus melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut yang sudah bergulir sejak tahun 2018 yang lalu.

Disisi lain, oknum jaksa DZ bersama pihak ATR/BPN Lampung Timur, MM dan Su, Diduga tak pernah mengindahkan proses hukum yang ditangani Polda Lampung.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Hi.Suwardi Ibrahim dan Abdul Wahab Cs, David Sihombing, saat ditemui di kantornya, Jumat (14/11/2019) sore.

David, mengungkapkan bahwa, perkara ini sebenarnya sejak akhir 2018 lalu sudah diproses hukumnya oleh Polda Lampung. Kemudian perkaranya juga sudah masuk tahap P21 dan telah ditetapkan satu orang tersangka yakni Kepala Desa Sumber Rejo atas nama Kaderi, diduga pembuat surat palsu. Akan tetapi hingga saat ini, tersangka tidak dilakukan penahanan oleh pihak Polda Lampung.

“Karena informasinya, selalu dikatakan masih proses sidik. Lantas mau sampai kapan?. Sementara Jaksa Dicky dan Mangara Manurung (Kepala BPN Lamtim), yang dalam perkara ini masih melenggang bebas diluar sana. Jadi sebenarnya, perkara ini kan sudah terbuka siapa saja yang diduga terlibat, dan apa masalahnya, sehingga butuh waktu berapa lama lagi untuk terus beralasan selalu dalam proses sidik itu? Kapan akan dilakukan pemanggilan ulang terhadap pihak-pihak terkait, yang sebelumnya dilakukan pemanggilan tapi tidak di indahkan oleh yang bersangkutan, apa tindakan Polda?,” tanya David Sihombing.

Kemudian, David Sihombing, membeberkan, awalnya, Hi.Suwardi Ibrahim mempunyai tanah dari tahun 90-an dan surat tanah seluas kurang lebih 127 hektar dengan dilengkapi Surat Keterangan Tanah (SKT). Surat-surat itu dilengkapi dengan surat pemeriksaan tua-tua kampung dan terdapat surat akta Camat serta tandatangan atas nama Kepala BPN Lampung Tengah saat itu (sebelum pemekaran) hingga surat ukur tanah.

Kemudian, Mengenai pembebasan lahan lokasi Proyek Bendungan di Desa Desa Sumber Rejo Kecamatan Wawai Karya itu diduga telah menggunakan surat palsu, karena itu lahan yang digunakan adalah milik Hi.Suwardi Ibrahim. “Ini sangat-sangat jelas, bahwa diduga ada indikasi konspirasi dana ganti rugi lahan terebut. Karena dana itu sudah dikucurkan kurang lebih Rp13 Milliar pada 11 Desember 2018 yang lalu. Kemudian Sisanya kurang lebih Rp80 Miliar yang rencananya dibayarkan pada bulan Maret 2019 lalu,” kata David.

David pun kemudian menceritakan, soal awal mula terjadinya dugaan pemalsuan surat-surat tanah tersebut, ketika Kepala Desa Kaderi membuat surat-surat tanah berbentuk jual beli tanpa ada surat dasar tanah seperti SKT dan berkas lain. Padahal objek tanah yang suratnya dibuat baru oleh Kepala Desa merupakan objek tanah yang sama dengan surat-surat tanah Hi.Suwardi Ibrahim.

“Surat itu mencapai ratusan bidang surat dengan luas kurang lebih 127 Ha,” ungkapnya.

Karena masalah ini, kata David, saat prosesnya, Kaderi pernah mengakui di mata hukum bahwa, semua dilakukan atas perintah Panitia pembebasan lahan ATR/BPN, diketuai oleh Mangara Manurung didampingi Kasi urusan pengadaan tanah, Suhadi.

Selanjutnya, kata David Sihombing, Kepala ATR/BPN Lampung Timur, Mangara Manurung juga menyatakan bahwa, sebelum pencairan Rp13 Miliar, tidak akan ada pencairan, jika tidak ada damai dengan para pihak. Namun, faktanya, danapun dicairkan ditengah ada tersangka pemalsu surat.

“Disini sudah jelas, bukti yang cukup tentunya sudah dapat naik tingkat proses perkara ditangani Polda. terlebih, perkara sudah proses P21 saat itu, namun tak jelas kelanjutannya, sebagaimana berkas perkara tersangka, dari Polda Lampung di limpahkan ke Kejati Lampung pada 28 Januari 2019,” tegasnya.

David menceritakan, hingga 14 Februari 2019, berkas tersebut belum dikembalikan ke Polda Lampung. Pihak Kejati menginformasikan kepada para pihak penerima ganti kerugian, bahwa perkara ini belum diketahui kapan akan dilakukan Rentut dan rencana pelimpahan perkara ke Pengadilan.

“Ada apa dalam hal ini?. Padahal bukti-bukti atas perkara telah disita oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dengan ketetapan Nomor: 1437/Pen. Pid/2018/PN. Tjk. setelah menerima barang bukti dari Polda Lampung tertanggal 21 November 2018,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Proyek Bendungan Gerak Jabung senilai Rp100 Miliar, Kepala BPN Lampung Timur dan Kasi Pengadaan tanah, diduga terungkap bagi-bagi uang 50 %, dengan janji yang melibatkan kepentingan panitia pembebasan lahan Proyek Pembangunan Bendungan Gerak Jabung, di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur.

Pada saat penandatanganan pembukaan rekening dan rapat UGR di BRI Tanjungkarang, rapat dipimpin Mangara Manurung didampingi kepala seksi pengadaan Tanah Suhadi. Hadir juga dalam rapat kepala PPK dari Balai Besar kementerian Pengairan, Heru.

Menurut David, Terkait dugaan bagi-bagi uang 50 %, ada kesepakatan yang dibuat, bukan dengan pihak bersengketa. Malah bersepakat dan diketahui tersangka pemalsu surat yang dicairkan, Kaderi (Kepala Desa). Pembagian itu hasil kesepakatan bersama. Oknum anggota Polisi bernama Subandrio (Menantu Kaderi) juga masuk daftar penerima ganti rugi. Sementara Pemilik dan para pengguna Akta Jual Beli (AJB) terduga palsu di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur No: 38/Pdt.G/2019/PN Sdn. AJB tersebut digunakan sebagai dasar perdamaian dan rencana damai untuk mencairkan uang Negara puluhan miliar tanpa adanya gugatan kontentiosa di PN setempat.

Salah satu Tergugat bernama Samingun, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, beralamat: Dusun I, RT:002, RW:001, Desa/Kelurahan Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur-Provinsi Lampung. Samingun tertera dalam data Akta Jual Beli terduga palsu sebagai pemilik tanah dalam AJB dengan nama-nama tanah berbatasan pemilik tanah dalam AJB diduga jelas rekayasa. Dalam data, para pengguna terduga surat palsu dikuasakan kepada Jaksa bernama Dicky Zaharuddin, dan menyerahkan berkas ke BPN. Penggugat sebagai salah satu pihak yang masuk bersengketa yang ditandatangani Kepala BPN Lampung Timur (Mangara Manurung) dan PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Mesuji Sekampung- BBWS Mesuji Sekampung, Agus Heru Sudarmanto tertanggal 25 Februari 2019. Surat tertanggal 25 Februari 2019 tersebut berjudul Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan Kepemilikannya dengan nomor141/12-18.07/II/2019 dan telah diserahkan oleh Balai Besar ke Polda Lampung.** (Rls)

Editor: MSI



Comment