Miris, Perkara Narkotika Ranking Pertama di Kampar Riau, disusul Perlindungan Anak

oleh -

KAMPAR, Berseripos.com – Peredaran narkotika di Kabupaten Kampar masih sangat memprihatinkan, terbukti tingginya kasus tersebut masih menyelimuti Negeri yang berjulukan Serambi mekah, dari sabu-sabu, ganja, hingga exstasi.

Bahkan kasus narkotika di Kabupaten Kampar merupakan peringkat pertama paling tertinggi diantara kasus lain.


Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Suhendri,SH.MH, melalui Kepala Seksi Pidana Umum, Sabar Gunawan Hasurungan,SH menyebutkan bahwa berdasarkan jumlah perkara yang masuk ditahun 2019 hingga oktober akhir, tercatat kasus narkotika diranking pertama disusul dengan kasus perlindungan anak serta KDRT.

“Dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk hingga Oktober akhir 2019 ada 583 kasus, diantaranya kasus Narkotika dengan status paling tinggi yakni 142 berkas perkara disusul dengan perlindungan anak 61 berkas perkara serta KDRT 10 berkas perkara.” ujarnya kepada Berseripos.com di ruangan kerjanya. Selasa (26/11/2019).

Dijelaskan sabar, dari data yang sudah diperoleh, kasus narkotika juga sempat menyasar anak dibawah umur. Keterlibatan mereka juga membuat miris dengan peredaran narkoba yang semakin marak.

“Diantara 142 perkara narkotika itu ada 5 orang yang melibatkan anak dibawah umur, dan saat ini ada 2 orang lagi yang masih tahap persidangan dipengadilan. yaitu anak dibawah umur 18 tahun.” bebernya

Menyikapi hal tersebut, Sabar memaparkan dengan semakin maraknya peredaran narkotika di Indonesia Khususnya di Wilayah Kabupaten Kampar kita berharap dari penegakan hukum haruslah semaksimal mungkin, sehingga memberikan dampak efek jera bagi sipelaku.

“Masyarakat jangan coba-coba untuk mengkonsumsi ataupun mengedarkan narkotika, apabila ada yang mengetahuinya segeralah lapor Polisi. lestarikan budaya Kampar ini sebagai serambi mekahnya Riau tanpa narkoba.”sebutnya

Lebih lanjut, Sabar juga menjelaskan berdasarkan data yang ia terima sampai saat ini, ada sekitar 583 SPDP, P-17 97 perkara, sementara Limpah 500 perkara dan pengembalian 104 perkara.

“P-17 itu kita menyurati pihak penyidik Polres ataupun Polsek-polsek untuk meminta kejelasan terhadap perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap SPDP yang mereka kirimkan kepada kita sampai dimana perkembangannya.

Sementara perkara pengembalian, sambung Sabar, apabila kita sudah luangkan P-17 itu ternyata belum ditanggapi atau masih ada kendala-kendala dilapangan,

“Karena ada SOP kita, SPDP kita kembalikan kepada penyidik. Itu terhitung dari tahun 2017 hingga 2019, makanya sampai 104 perkara.” Jelas Sabar.**(Yudha)


Comment