Dugaan “Penggelapan” Anggaran Media di Inhil, Penasehat Hukum FPII Setwil Riau, Minta Kejaksaan dan Polri Lakukan Penyelidikan Awal

oleh -
Dr Yudi Krishmen US,SH.,MH Penasehat Hukum Utama FPII (Forum Pers Independent Indonesia) Sekretariat Wilayah Provinsi Riau

RIAU, Berseripos.com – Kembali terkait dengan dugaan penggelapan anggaran media Tahun Anggaran 2019 yang diduga dilakukan oknum Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) sebagaimana yang telah di publikasi beberapa media siber (online) nasional maupun lokal, yang tergabung maupun tidak di dalam FPII (Forum Pers Independent Indonesia) baru-baru ini.

Dr Yudi Krishmen US,SH.,MH Penasehat Hukum Utama FPII (Forum Pers Independent Indonesia) Setwil (Sekretariat Wilayah) Provinsi Riau, angkat bicara.



“Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.” ungkap Dr Yudhi Krismen US,SH.,MH pada awak media via telp seluler pribadinya, Senin (13/1/2020).

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Akan pemberitaan dugaan penggelapan anggaran media Tahun Anggaran 2019, yang diduga dilakukan oleh oknum Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Hendaknya pihak kejaksaan setempat sudah bisa membuat laporan informasi, dari pemberitaan yang telah diunggah dari berbagai media sebagai data awal untuk melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran akan dugaan yang diduga telah terjadi agar beberapa kalangan media maupun Journalis tidak lagi merasa dirugikan dalam memperoleh hak-haknya yang seharusnya didapatkan dari pihak pemerintah setempat. tambahnya (Dr Yudhi Krismen US,SH.,MH )

“Jika terbukti hasil audit nantinya ada kerugian keuangan negara maka ini masuk pelanggaran pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, namun demikian pemberitaan ini juga berupa dugaan yang dapat dijadikan bahan awal untuk melakukan penyelidikan oleh pihak kejaksaan maupun penyidik Tipikor Polri nantinya.” pinta dan tutup Dr Yudhi Krismen US,SH.,MH dengan tegas.**

Sumber : Rilis FPII Setwil Provinsi Riau

Editor: Ismail Sarlata



Comment