Pilkades Serentak di Kampar Riau “Bergejolak”, Ini Tanggapan Kadis PMD

oleh -
Kepala Dinas PMD Kampar, Febrinaldi Tridarmawan

KAMPAR, Berseripos.com – Ratusan masyarakat Desa Bukit Melitang Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kampar, Selasa pagi (14/1/2020).

Kedatangan mereka menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) atas sengketa pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Kabupaten Kampar pada tanggal 26 November 2019 yang lalu sesuai dengan keluarnya SK Bupati Kampar.


Kepala Dinas PMD Kampar, Febrinaldi Tridarmawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kedatangan masyarakat untuk mempertanyakan perkembangan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkades di Desa Bukit Melintang.

Dia menyebutkan bahwa pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh pihak yang menggugat bahwa pemerintah daerah sudah memutuskan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

“Pemerintah sudah mengeluarkan SK Bupati terkait dengan tahapan pelaksaan PSU yang diawali dengan pembentukan panitia, yang mana dijadwalkan sesuai dengan SK Bupati pada tanggal 6 sampai 9 Januari, ” ujarnya kepada Berseripos.com di ruang kerjanya.

Febri juga menjelaskan pada tanggal 8 Januari BPD sudah mengundang komponen masyarakat untuk membentuk panitia, namun ada gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan PSU.

Ia mengatakan bahwa masyarakat yang datang tadi merupakan masyarakat yang mendukung terlaksananya PSU. Aspirasi mereka menuntut PSU segera dilaksanakan, karena ini sudah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah yang sudah disampaikan kepada BPD untuk segera memulai tahapannya melalui pembentukan panitia.

“Untuk itu pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak Polres, BPD serta camat, maka diputuskanlah pembentukan panitia dilaksanakan tanggal 9 Januari malam di kantor Camat Kuok, namun setelah dibackup oleh pihak keamanan, massa semakin banyak sehingga gangguan keamanan tidak terhindarkan dan menyebabkan panitia tidak terbentuk,” ungkapnya

“Sementara ada gangguan dari kelompok yang tidak menghendaki, sehingga proses pembentukan panitia tidak berjalan,

“Kami atas nama Pemerintah Daerah mengambil sikap tetap mendorong agar keputusan ini dapat dilaksanakan dan berkoordinasi dengan pihak keamanan. Poin-poin persoalan ini juga sudah kita himpun dipemerintah daerah untuk kita komunikasikan ke Kementrian, apa langkah selanjutnya untuk tindak lanjut situasi yang terjadi pada saat ini.” Pungkasnya.**(YD).


Comment