Diduga Oknum Istri Kades di Kampar Riau Terima Bantuan PKH, Bisa dipidana?

oleh -

KAMPAR, Berseripos.com – Program Keluarga Harapan (PKH) sejatinya diperuntukan untuk masyarakat yang kurang mampu, hal itu membuktikan keseriusan pemerintah dalam membantu meningkatkan kwalitas ekonomi warga negara Indonesia.

Nah, bicara soal penerima, hendaknya program tersebut harus tepat sasaran sesuai dengan data yang akurat tanpa ada tebang pilih, sehingga polemik pemerima PKH tidak bermunculan.



Sayangnya di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) diduga ada si mampu yang kecipratan. Bahkan diduga ada istri Oknum Kepala Desa yang menerima.

Tentunya pemerintah melalui Kementerian Sosial harus lebih detail mengevaluasi daftar calon penerima program yang usung oleh pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi warga.

Secara ekonomi, masih banyak warga yang kurang mampu tidak tersentuh. Dikutip dari laman resmi BPS.go.id, update terakhir pada tanggal 19 Oktober 2016 jumlah dan presentase penduduk miskin Kabupaten Kampar pada tahun 2015 tercatat ada 72,2 ribu penduduk miskin dengan dengan presentase 9,17 persen.

Menanggapi isu yang berkembang tersebut, salah seorang warga XIII Koto Kampar yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa ada disalah satu Desa di XIII Koto Kampar yang menerima bantuan PKH adalah diduga istri Kepala Desa yang berinisial LI.

Tentunya, ini menjadi perbincangan yang hangat ditengah masyarakat. Ia menjelaskan, istri Kepala Desa tersebut menerima PKH jauh sebelum Kepala desa bersangkutan dilantik.

Namun, seriring berjalannya waktu, diduga nama istri kades tersebut masih ada didalam daftar penerima PKH hingga hari ini.

“Nama yang bersangkutan (LI) diduga masih ada sampai saat ini didalam daftar penerima, untuk pastinya coba hubungi petugas PSM,” katanya.

Sementara, Petugas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendata warga miskin di daerah tersebut belum bisa dimintai keterangan saat dihubungi melalui via seluler, petugas PSM tersebut belum memberikan jawaban.

Saat ini media terus mendalami polemik dugaan penerima PKH tersebut termasuk mengkonfirmasi desa yang bersangkutan.

Media juga akan mengkonfirmasi pihak penegak hukum terkait dengan hal tersebut, sebab bagi warga penerima PKH yang mampu tetapi masih menerima bantuan PKH dan tidak mengundurkan diri dapat dikenakan Undang undang 13 tahun 2011 seperti yang dijelaskan BAB VIII KETENTUAN PIDANA yang berbunyi:

Pasal 43 (1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**

(Yud/Ndes)



Comment