Berkembangnya Destinasi Wisata Tanpa Izin di Kampar Riau, Bagaimana Dengan PAD?

oleh -

KAMPAR, Berseripos.com – Meningkatnya pertumbuhan disektor Pariwisata di Kabupaten Kampar dapat merangsang investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Pengaruh besar wisata juga dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja.

Namun bagaimana dengan Pariwisata yang tidak memiliki Izin?


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kampar, Hambali, melalui Kepala Bidang Perizinan Sofiandi, mengatakan ada sejumlah pariwisata yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), hal itu disebabkan karena sejumlah pariwisata yang ada dikabupaten Kampar masih dalam Kawasan hutan.

“Untuk kawasan pariwisata di Kabupaten Kampar khususnya di daerah PLTA Koto Panjang, PTSP belum bisa memberikan izin karena lokasi tempat objek wisata yang ada sekarang itu sebagian besar masuk didalam kawasan hutan,”ujarnya kepada Berseripos.com di ruangan kerjanya, Rabu (19/02/2020).

Menurut Sofiandi, kelengkapan TDUP merupakan dokumen resmi yang membuktikan usaha pariwisata tercantum didaftar usaha pariwisata (DUP), namun ketersedian TDUP bukan mempengaruhi proses perkembangan wisata. Buktinya masih banyak wisata yang tumbuh dan berkembang tanpa ada izin.

“Setelah kami berkoordinasi dengan pihak kementrian dan kehutanan serta BKSDA, bisa izin ini diterbitkan setelah mereka melakukan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kementrian Kehutanan dan BKSDA. Kita dari DPMPTSP hanya memberikan solusi yang terbaik,” bebernya.

Ia juga mengaku bahwa memang seluruh Pariwisata yang ada di Kabupaten Kampar sudah dalam proses pengurusan izin, namun sampai saat ini ada beberapa objek wisata yang belum mengantongi izin karena terkendala masalah lahan dan masalah pola ruang.

“Wisata di Kampar ada juga yang mempunyai izin, contohnya saja di wilayah Tambang,” sebut Sofiandi

Ketika Sofiandi ditanya terkait Wisata Gulamo, ia menyebutkan bahwa wisata tersebut belum memiliki Izin dan masih kawasan hutan.

“Kita tetap menggesa terhadap Dinas Pariwisata bagaimana caranya melakukan kordinasi dengan kementrian.”ulasnya kembali

Untuk diketahui, gencarnya Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar dalam promosi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kampar ternyata menimbulkan banyak pertanyaan, bayangkan saja, salahsatu wisata di Kabupaten Kampar, Gulamo, pada tahun 2019 yang pernah Meraih Peringkat Ketiga di Anugrah Pesona Indonesia rupanya tidak mengantongi izin, karena wisata Gulamo termasuk dalam daerah kawasan hutan, padahal dalam ajang tersebut langsung diselenggarakan oleh konsultan Pariwisa Ayo jalan-jalan dan didukung oleh Kementrian Pariwisata Ekonomi kreatif.

Yang menjadi tanda tanya, mekanisme Budgeting yang dikeluarkan untuk pengembangan ataupun promosi wisata yang tanpa izin bagaimana??

Dinas Periwisata hendaknya detail dan lebih serius dalam mengembangkan dunia Pariwisata, sebab ekonomi saat ini semakin berorientasi pada layanan. Periwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salahsatu sumber pendapatan daerah.

Percuma saja pemerintah berlomba-lomba mendorong pariwisata yang berkelanjutan namun tidak ada yang diserap. Hendaknya Pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah dapat memberikan sumbangan bagi pembanguan ekonomi.

Sementar itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Zulia Dharma membenarkan hal tersebut, dirinya mengatakan bahwa perizinan Destinasi wisata di Kabupaten Kampar perlu perhatian yang serius, sebab disebagian besar wisata berada di Kawasan Hutan.

“Betul, perizinan Destinasi wisata perlu kehatihatian. Koordinasi dengan pihak terkait seperti BKSDA juga sangat perlu,” ujarnya Zulia melalui pesan WhatsApp pribadinya.

Ia juga menjelaskan saat ini Dinas Pariwisata hanya melakukan pembinaan dari sisi pariwisata dan Kebudayaan dengan prinsip tidak merusak kelestarian hutan serta melakukan promosi melalui media sosial. Selain itu semua diserahkan kepada Pokdarwis.

“Sebagian masyarakat sudah ada yang mengelola objek wisata melalui Pokdarwis yang penghasilannya untuk kesejahteraan anggota kelompok dan masyarakat sekitarnya. Kita hanya promosi melalui medsos, sedangkan yang lainnya ditanggung Pokdarwis masing masing,” sebutnya

Disamping itu, lanjut Zulia, Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten secara intens sering berkoordinasi dengan BKSDA terkait dengan perkembangan pariwisata dikawasan Hutan, hal tersebut dibuktikan dengan telah adanya kerjasama di Kawasan Hutan Rimbang Baling.

“Kedepannya kita akan kerjasama untuk kawasan hutan lainnya.” Jelasnya.*(Yudha)


Comment