Dugaan “Penyelewengan Dana” di Dinas Sosial Kampar Riau

oleh -

KAMPAR, Berseripos.com – Oknum Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kampar diduga melakukan penyelewengan dana Pendistribusian Kartu KIS terhadap SDM PKH Kampar, hal itu berdasarkan surat perjanjian yang didapati oleh media.

Dalam surat perjanjian yang tulis atas nama EMS, ia mengakui akan melunasi pembayaran yang telah ia lakukan terhadap biaya pendistribusian kartu KIS terhadap SDM Program Keluarga Harapan (PHK), hal itu dibuktikan dengan tandatangan yang telah dibubuhi materai 6000.


Tak tanggung-tanggung, dalam rincian surat perjanjian itu, Oknum EMS akan melunasi dengan jumlah yang cukup fantastis. Rp. 24.320.000.

Rincian itu berdasarkan jumlah per Amplop (Penerima) sebanyak 12.160 dengan potongan Rp. 2.000 per Amplop.

Maka, dari hasil yang telah dikalkulasikan, EMS akan mengembalikan biaya diatas Duapuluh Juta.

Surat perjanjian itu dibuat pada tanggal 18 september 2019, dengan isi perjanjian EMS harus melunasi pembayaran Pendistribusian Kartu KIS terhadap SDM PKH.

Dalam surat tersebut, EMS juga menyatakan akan melakukan pembayaran paling lambat tanggal 18 September 2019, artinya tepat pada hari itu juga. Pembayaran tersebut dilakukan melalui sistim transfer kepada regkening bendahara PKH atas nama LS.

Surat perjanjian itu menjelaskan bahwa apabila EMS tidak membayarkan sesuai dengan tanggal yang ditentukan maka EMS bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ketika EMS dikonfirmasi terkait hal tersebut, ia mengatakan bahwa perihal itu sudah diselesaikan dengan pimpinannya yakni Kepala Dinas Sosial Kampar, oleh karena itu ia pun engan menanggapi lebih jauh.

“Masalah ini kemaren sudah diselesaikan dengan pak Kadis selaku pimpinam saya, jadi makanya saya nggak berwenang menjawab,” ujarny saat dikonfirmasi pewarta melalui WhatsApp pribadinya.

Ia juga sedikit membeberkan perihal pungutan kepada warga yang tidak mampu. Menurutnya, kalau masalah kartu KIS tidaklah dipungut biaya alias gratis.

“Kalau masalah kartu KIS, kita tidak ada pungutan ke warga nggak mampu, kartu KIS gratis, kalau masalah pendistribusian itu Kedinasan antara BPJS ngasih upah ke Dinas Sosial, gitu aja sepengetahuan saya.” kilahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Amin Pilda saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya baru saja mengetahui informasi setelah pewarta mencoba untuk menanyakan hal tersebut, ia akan berencana akan memanggil yang bersangkutan untuk segera diproses.

“Kita panggil dan proses, sabar karena ini baru saya baca informasi. Makasih Informasinya,” ujar Amin membalas pesan WhatsApp pewarta.

Tidak selarasnya pernyataan Amin Pilda dengan EMS terkait dengan hal tersebut menjadi tanya tanya besar dilingkungan Dinas Sosial. Sebab dugaan yang dilakukan oleh oknum staf merupakan perbuatan melawan hukum dan wajib mendapat konsekuensi walaupun EMS berupaya untuk mengembalikan.

Amin pilda saat disinggung dengan pernyataan EMS akhirnya mengakui bahwa dirinya mengetahui hal tersebut, namun ia masih enggan berkomentar banyak untuk menjelaskan lebih detail apa terjadi pada Dinas yang ia pimpin.

“Saya ikut acara, temui sekretaris minta info karena pernah memanggil ibuk EMS tentang hal ini.” sebutnya dengan singkat.

Kini, teka teki belum terjawab. Dugaan-dugaan “permainan sulap” dilingkaran Dinas Sosial belum terungkap.

Pewarta masih terus berupaya untuk meminta keterangan resmi dari beberapa pihak penagak hukum untuk dimintai pendapat terkait data yang sudah dikantongi oleh media.** (DA/ES)


Comment