Kejari Kampar Riau Tanggapi Dugaan Penyelewengan Dana di Dinas Sosial

oleh -
Foto: Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Suhendri SH,MH dan Kasi Intel Kejari Kampar Silfanus Rotua Simanulang, SH

KAMPAR, Berseripos.com – Kejaksaan Negeri Kampar menyebutkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan adanya dugaan penyelewengan dana Pendistribusian Kartu KIS terhadap SDM PKH yang dilakukan oleh oknum Dinas Sosial Kabupaten Kampar atas nama EMS, namun akan dipelajari.

“Memang sampai saat ini belum bisa menyimpulkan apakah terjadi penyelewengan atau tidak, karena untuk dapat menentukan sesuatu yang diduga tentunya kami harus memulai dari permintaan keterangan dan menelaah data untuk dipelajari secara konferensif,” ujar Kasi Intel Kejari Kampar, Silfanus Rotua Simanulang, kepada Berseripos.com. Beberapa hari yang lalu. Rabu (4/3/2020).


Ia juga mengakui bahwa sampai saat ini dirinya belum memanggil pihak yang terlibat dalam perihal tersebut, sebab ia belum bisa mastikan apakah ini penyelewengan atau tidak.

“Kita belum bisa memastikan apakah hal itu penyelewengan yang menyebabkan kerugian negara, karena kita belum melakukan tindakan,” tutur Silfanus

Lanjut lanjut Silfanus mengatakan, sebagai Lembaga penegak hukum dan lembaga penindakan, kami dari pihak Kejaksaan tetap beroreantasi pada pencegahan. Oleh karena itu dirinya meminta untuk saling berkordinasi untuk bersama-sama membangun daerah secara baik maupun secara konferensif.

Sempat diwartakan sebelumnya, adanya dugaan Oknum Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kampar yang diduga melakukan penyelewengan dana Pendistribusian Kartu KIS terhadap SDM PKH Kampar, hal itu berdasarkan surat perjanjian yang didapati oleh media.

Dalam surat perjanjian yang tulis atas nama EMS, ia mengakui akan melunasi pembayaran yang telah ia lakukan terhadap biaya pendistribusian kartu KIS terhadap SDM Program Keluarga Harapan (PHK), hal itu dibuktikan dengan tandatangan yang telah dibubuhi materai 6000.

Tak tanggung-tanggung, dalam rincian surat perjanjian itu, Oknum EMS akan melunasi dengan jumlah yang cukup fantastis. Rp. 24.320.000.

Rincian itu berdasarkan jumlah per Amplop (Penerima) sebanyak 12.160 dengan potongan Rp. 2.000 per Amplop.

Maka, dari hasil yang telah dikalkulasikan, EMS akan mengembalikan biaya diatas Duapuluh Juta.

Surat perjanjian itu dibuat pada tanggal 18 september 2019, dengan isi perjanjian EMS harus melunasi pembayaran Pendistribusian Kartu KIS terhadap SDM PKH.

Dalam surat tersebut, EMS juga menyatakan akan melakukan pembayaran paling lambat tanggal 18 September 2019, artinya tepat pada hari itu juga. Pembayaran tersebut dilakukan melalui sistim transfer kepada regkening bendahara PKH atas nama LS.

Surat perjanjian itu menjelaskan bahwa apabila EMS tidak membayarkan sesuai dengan tanggal yang ditentukan maka EMS bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kini, teka teki belum terjawab. Dugaan-dugaan “permainan sulap” dilingkaran Dinas Sosial belum terungkap.

Pewarta masih terus berupaya untuk mengupas lebih dalam terkait data yang telah dimiliki oleh media.**(YUDHA)


Comment