Diduga Tidak Miliki Izin, Satpol PP Kampar Segel Dua Tower di Kampar Riau

oleh -

BANGKINANG, Berseripos.com – Nampaknya Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kampar terus gencar lakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kampar. Kali ini pihaknya melakukan penyegelan Tower Menara Telekomunikasi yang belum mengantongi izin (IMB) di dua lokasi berbeda, Rabu (04/03/2020).

Kasatpol PP Kampar Nurbit melalui Kabid Penegakan Perda (Gakda) Elfauzan, menyebutkan bahwa ada dua menara tower yang diduga tidak memiliki Izin. Terkait dengan hal itu pihak Satpol PP Kampar melakukan penyegelan terhadap menara Tower tersebut.



“Satpol PP Kampar lakukan penyegelan tower dua lokasi, yaitu di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok atas nama PT. Protelindo yang belum memiliki IMB, dan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo atas nama PT Protelindo,” tutur mantan pria yang pernah bertugas di Dinas Kehutanan Kampar

Dijelaskan Elfauzan, peristiwa tersebut ia ketahui setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada aktifitas pembangunan Tower yang diduga kuat belum mempunyai izin di Desa itu. Setelah mendapat informasi kita langsung turun ke lokasi untuk mencari tau tentang izin pembangunan Tower. Namun setelah itu ternyata Tower yang dibangun tersebut tidak memiliki (IMB).

“Ternyata IMB tidak ada, Tim yang saya pimpin langsung mengambil tindakan untuk menyegel tower tersebut,” sebut Fauzan

Lebih lanjut, selain memberikan efek jera, hal itu juga dilakukan dalam rangka mempercepat penerimaan PAD Kabupaten Kampar, sehingga tujuan pemerintah dapat terlaksana.

“Ini dalam rangka mempercepat penerimaan PAD Kabupaten Kampar, maka kita melakukan penindakan,” ulas Fauzan.

Ia juga memberikan opsi dan saran kepada pihak terkait untuk tertib aturan, sebab ini merupakan hal yang sangat prinsip bagi pemerintah Kabupaten Kampar

“Hendaknya mereka para pemilik segera mengurus dan melengkapi izinnya, ini juga himbauan kepada pelaku dunia usaha agar selalu tertip adminitrasi apalagi berkaitan dengan izin,” himbaunya

Menurutnya, terkait dengan tidak lengkapnya perihal perizinan bangunan, hal itu berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah yang dilanggar, yakni perda No 4 tahun 2014 tentang bangunan dan gedung.

“Kita hanya bagian dari pihak yang menegakan Peraturan Daerah, hanya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.”Pungkas Elfauzan.



Comment