DLH Kampar Diduga “Kangkangi” Peraturan Pemerintah, Kuasa Hukum Angkat Bicara

oleh -
Kuasa Hukum Didit Bayu Prasetyo, SH

KAMPAR, Berseripos.com – Nampaknya gejolak pemberhentian 12 Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar berbuntut panjang, pasalnya Kuasa Hukum Didit Bayu Prasetyo, SH resmi memasukan surat permohonan perlindungan kepada Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Senin (30/3/2020).

“Benar, hari ini kita resmi masukan surat permohonan perlindungan ke Bupati dan Ketua DPRD Kampar dengan tembusan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Jokowidodo,” ujar Didit Bayu Prasetyo pada Berseripos.com.


Menurutnya, pihak DLH tidak mempertimbangkan dengan matang terkait alasan tidak diperpanjangnya kontrak kerja Klien kami. Semestinya kebijakan itu harus berdasar dan ada konfirmasi jauh sebelumnya, sehingga tidak menjadi persoalan sampai saat ini.

“Kami sangat keberatan terhadap alasan DLH Kampar yang tidak memperpanjang Kontrak Klien kami karena melewati batas usia 58 Tahun. Sama sekali tidak berdasar,” jelasnya

Didit juga menjelaskan, ihwal yang terjadi saat ini tentunya harus memiliki dasar hukum yang tepat, sebab hal ini menyangkut dengan hak-hak sebagai pekerja.

“Apakah batas usia sudah ada payung hukumnya? Semacam Peraturan Bupati Kampar yang menentukan batas usia THL dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya bagi THL Kebersihan di DLH Kampar,” ketusnya

Seyognya, jelas Didit, seharusnya pihak Dinas yang melakukan proses recruitment harus sesuai prosedur dan tidak mengangkangi PP No. 49 Tahun 2018 apabila menggantikan klien kami.

“Saat ini proses recruitment yang dilakukan oleh pihak DLH diduga bertentangan dengan PP No. 49 Tahun 2018. Seharusnya pihak Dinas yang melakukan recruitment terhadap THL kebersihan yang baru harus melalui pihak ketiga dengan mekanisme outsourcing dan bukan sepihak saja. Disitu jelas sangat merugikan klien kami,” ucap Kuasa Hukum Afrizal Yahya dkk.

Didit juga beranggapan bahwa mekanisme yang diambil pihak Dinas sangatlah tidak profesional karena diduga berani menabrak Peraturan Pemerintah. Pihak Dinas juga tidak mempertimbangkan situasi yang krusial saat ini, dimana saat sekarang adanya pandemi Covid 19 (corona) yang berdampak kepada perekonomian rakyat.

Dirinya juga berharap agar Bupati Kampar memberikan perhatian yang serius terhadap nasib ke 12 klien yang ia dampingi, mengingat hal ini menyangkut hak-hak para pekerja.

“Kepada Bupati Kampar bijaksana dan ariflah menyikapi persoalan ini. Dan untuk Ketua DPRD Kampar kami minta hal ini diselesaikan dengan tidak merugikan satu sama lain. Kalau perlu dihearingkan secepatnya.” Pungkas Didit.**(YD)


Comment