Masih Ingat Oknum Kades Di Kampar yang OTT ?, Ternyata PT. Malindo diduga Berstatus Ilegal

oleh -
Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP, Sofiandi

KAMPAR, Berseripos.com – Meskipun tanpa izin, PT. Malindo yang berada di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar masih bebas melakukan proyek pembangunan Pabrik, namun hingga sekarang sempat terhenti.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar dikalangan masyarakat pada umumnya, Pasalnya semenjak heboh diberitakan terkait dengan sejumlah oknum Kepala Desa di Kampar yang terlibat OTT diduga melakukan pemerasan terhadap pimpinan proyek tersebut, Ternyata PT. Malindo yang berada di Desa Sari Galuh diduga masih berstatus Ilegal.



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar, Hambali, melalui Kepala Bidang Perizinan Sofiandi, mengungkapkan bahwa PT. Malindo sampai saat ini memang belum memiliki izin dan baru akan membayar restribusi, hanya saja perhitungan dari Dinas PUPR sudah ada.

“Izinnya belum terbit, PT tersebut hanya baru akan membayar restribusi, tinggal stor saja,” ujar Sofiandi pada Berseripos.com, Selasa (7/4/2020).

Ia juga menyebutkan Pihak PT. Malindo harus membayar retribusi yang cukup fantastis, namun hingga sekarang Belum dibayarkan lantaran pihak pimpinan PT masih di Jakarta.

“Nominal restribrusi ke daerah yang harus dibayar cukup fantastis, sekitar 700 JT. Saat ini pihak PT. Malindo masih di Jakarta belum bisa keluar lantaran situasi saat sekarang,” jelas Sofiandi.

Dikatakannya, terkait dengan hal tersebut, Tim Yustisi yang melibatkan Satpol PP Kampar, dan DPMPTSP serta Anggota Dewan turun langsung kelapangan untuk melihat sampai sejauh mana proses pembangunan di perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan PT. Malindo tidak ada izin.

“Tadi semua turun, faktanya memang tidak ada izin,” sebutnya

Sofiandi mengakui bahwa pihak PT. Malindo memang sudah lama melakukan pengurusan izin, namun terkendala dengan harus menunggu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Dulukan sempat mengacu RTRW Provinsi, namun sekarang mengacu kepada RTRW Kabupaten Kampar. Hanya saja semua itu sudah ready, tinggal hanya setor retribusi dan izin keluar,” bebernya.

Untuk diketahui, PT. Wilkon adalah pemenang tender pengerjaan bangunan PT. Malindo.

Ketika dimintai tanggapan, Sofiandi juga mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui kenapa proyek pembangunan pabrik itu berjalan tanpa izin, ia hanya menyarankan pewarta menanyakan langsung kepada pihak penegak Perda.

“Itu sebenarnya kewenangan penegak perda Satpol PP Kampar. Kalau tidak izin kenapa berdiri,” sindirnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kampar, Nurbit mengungkapkan bahwa dirinya telah menurunkan Tim untuk menghentikan proses pembangunan, ia meminta pihak yang bersangkutan segera menyelesaikan kewajiban pajak dan retribusi untuk kegiatan pembangunan di Daerah sesuai dengan Perda yang berlaku.

“Berdasarkan laporan Kabid penegakan Perda belum ada aktifitas, hanya bangunannya on progres, sudah kita hentikan,” pungkasnya.**(YD)



Comment