Ketua AMK Riau Sesalkan Rumah Warga Miskin dan Dampak Covid-19 dicat Merah dengan Tulisan “Keluarga Miskin”

oleh -
Ketua AMK Riau sekaligus ketua RW 07 Kelurahan Sialang munggu, Kecamatan Tampan, Jabarullah.

PEKANBARU, Berseripos.com – Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Riau sekaligus ketua RW 07 Kelurahan Sialang munggu, Kecamatan Tampan, Jabarullah, sesalkan dalam pendistribusian bansos karena rumah warga penerima manfaat harus di cat merah permanen dengan kalimat “keluarga miskin”, dan menjadi polemik ditengah masyarakat, Kamis (07/05/2020).

Ia mengatakan meskipun belakangan terjadi kekacauan dalam pendistribusiannya sehingga ada penolakan dari sebagian besar Warga dan Ketua RT/RW dibeberapa kelurahan, ia tak lupa mengucapkan terimakasih kepada Pemko Pekanbaru yang sudah memberikan bantuan social kepada warga sebagai konsekuensi diberlakukannya PSBB dalam rangka pencegahan wabah Covid-19 saat ini,



“Informasinya ada 4 jenis bantuan pemerintah yaitu PKH, blt, BPNT, BLT dampak Covid-19 sebagai pendataan yang telah dilakukan oleh ketua RT/RW sebelum tanggal 21 April lalu,” ungkap mantan anggota DPRD Riau.

Jabarullah menerangkan bahwa ada persoalan yang belum diselesaikan terkait dengan masalah data dari RT/RW, namun muncul pula permasalahan baru dalam pendistribusian bansos karena rumah warga penerima manfaat harus di cat merah permanen dengan kalimat “keluarga miskin”, tentu hal ini menjadi polemik di masyarakat, karena makna kalimat cat merah itu sangat tidak menghargai harkat martabat manusia,

“Siapa yang mau dicap dengan status orang atau keluarga miskin, jadi jangan kita menambah penderitaan seseorang, sudahlah miskin distempel pula didepan rumahnya, ini sama saja kita menyakiti dan mendoakan orang tersebut untuk miskin selamanya, islam tidak membenarkan kita menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang dibantu (Qs. al-baqarah 264),” sebut Jabarullah dengan nada kesal

“Yang tidak masuk akal lagi jika penerima manfaat bansos itu ada dari warga yang terdampak Covid-19 seperti orang positif covid atau PDP, Mubaligh, guru, dan lain lain, yang hanya mendapatkan bansos semasa covid saja, apakah mau distempel juga orang miskin, siapa yang mau menghilangkan tanda catnya dengan mengecat kembali sesuai warna semula kalau covid sudah selesai,” sambungnya.

Oleh karena itu, kata Jabarullah, dirinya sangat menyayangkan langkah yang dilakukan Walikota, apalagi Kota Pekanbaru dikenal dengan smart city dan madani.

“Jikapun harus diberi tanda gunakanlah kata-kata yang bijak dan lebih bermartabat, misalnya cukup dengan tulisan “keluarga prasejahtera, atau penerima PKH, Penerima BLT dan lain lain, jadi Jangan ditulis keluarga miskinlah, itu kan stigma tidak baik khususnya terhdap anaknya dilingkungan, Lagi pula Seingat saya, hal ini sudah ada himbauan kementrian social desember 2019 lalu, agar tidak menggunakan label bagi warga yang belum mampu dengan istilah keluarga miskin, mungkin lupa atau belum tahu kali ya,” pungkasnya Jabarullah menjelaskan.**

(Tarmizi)



Comment