Dana BLT-DD di Desa Salo Kampar Tuai Polemik, Ada Potongan Untuk Dibagi ke Warga yang Tak Dapat Bantuan

oleh -
Foto: Ilustrasi

KAMPAR, Berseripos.com – Belakangan ini masyarakat Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar dibuat pusing terkait dengan bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), pasalnya ada pemotongan setelah penyaluran dana didistribusikan kepada warga yang mendapatkan bantuan.

Pemotongan dana tersebut berdasarkan kesepakatan hasil rapat yang sudah ditetapkan antara pihak RT, RW serta 24 warga yang masuk dalam data penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Salo.


Dalam rapat tersebut, diketahui dari 24 Warga (KK) yang masuk dalam daftar penerima bantuan, hanya 12 (KK) saja yang berhak menerima.

Menyikapi hal itu, pihak RT, RW memberikan solusi serta kebijakan untuk membagi dana bantuan setengahnya kepada warga yang tidak menerima BLT.

Namun, setelah dana disalurkan kepada penerima muncul lah polemik bagi warga setempat, sebab kebijakan yang diambil tidak berdasar dan cendrung membuat ricuh antar sesama warga.

Banyak kalangan masyarakat beranggapan kebijakan tersebut terkesan mengada-ada, sebab kebijakan dibebankan kepada warga yang mendapatkan bantuan, padahal mereka sangat membutuhkan. pasalnya dana yang diterima secara utuh dibagi dua dengan warga yang tidak dapat menerima bantuan. Sedangkan didalam peraturan hal tersebut tidaklah disebutkan.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi mengatakan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan kesepakatan antara RT, RW, dan penerima bantuan diwilayah setempat. Dengan syarat ikhlas dan rela jika potongan bantuan tersebut diberikan kepada warga yang tidak menerima bantuan.

“Pada hari itu sudah dirapatkan bersama RT, RW serta sejumlah warga yang sudah didata untuk mendapatkan bantuan BLT. Muncul lah 24 Kartu Keluarga (KK) yang berhak menerima, setelah data sampai ketingkat Desa hanya 12 KK saja menerima,” ujarnya pada berseripos.com beberapa hari yang lalu, Senin (25/5/2020).

Menurutnya, kebijakan yang diambil setelah melakukan rapat nampaknya menjadi persoalan dan berbuntut panjang, sebab tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

“Ini kebijakan rapat sebelum saya menerima bantuan, saat ini saya telah menerima bantuan BLT, saya juga telah membagi dua dana tersebut kepada warga lain yang tidak menerima, Ini dilematis, sebab bantuan dibagi utuh,” sebutnya

Ia tak mempersoalkan apabila hal tersebut berdasarkan azas keadilan, sebab hal itu dilakukan agar tidak ada kecemburuan sosial serta mencegah terjadi gesekan antar sesama warga. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang ini ada sejumlah nama bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah, ketika warga lain menerima bantuan apakah mau dibagi dua secara utuh juga?,” tanyanya

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan serius ketika kebijakan ditingkat RT/RW melebihi peraturan.

“Ketika warga lain mendapatkan bantuan, Apakah mau dibagi dua juga?, kalau mau tidak masalah, malah itu lebih bagus,” terangnya

Perlu diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendesa Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2020.

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak Desa Salo Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.**(YD)


Comment