Ajukan Ke Dinsos Kampar, Camat dan KUA Koto Kampar Hulu Sepakat Gelar Nikah Massal

oleh -
Camat Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Ahmad Begab, S.sos ,M.si.

KAMPAR, Berseripos.com – Camat Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Ahmad Begab, S.sos ,M.si bersama Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Koto Kampar Hulu sepakat untuk mendata masyarakat yang tidak memiliki buku nikah atau yang sudah melakukan pernikahan Siri. Kesepakatan itu akan dibahas ditingkat Kecamatan sesuai data yang akan diajukan kepada instansi terkait salah satunya Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

Dimana pembahasan tersebut untuk memohon kepada Dinas Sosial untuk dilakukannya kembali Nikah Massal bagi masyarakat Koto Kampar Hulu yang tidak memiliki surat nikah.



“Pengajuan nikah massal bagi masyarakat Koto Kampar Hulu sedang dalam proses, pada dasarnya kami sangat Welcome sekali adanya nikah massal, sehingga masyarakat memiliki buku nikah dan juga memiliki KK maupun KTP. ujar Camat Koto Kampar Hulu,Ahmad Begab, S.sos ,M.si saat dikonfirmasi pewarta di ruang kerjanya, kamis (11 /6/2020) beberapa hari yang lalu.

Ahmad juga mengatakan bahwa pihaknya beserta yang lain akan turut mendampingi nikah massal tersebut, bahkan ia bersama instansi terkait akan siap untuk memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga dapat berjalan lancar.

“Kami siap memfasilitasi dan mendampingi hingga semua berjalan dengan lancar,” ulasnya kembali.

Ia juga menambahkan, nikah massal sengaja digagasnya karena sampai saat ini tidak tau berapa warga miskin yang masuk dalam data, hal itu berkaitan dengan minimnya masyarakat yang memiliki adminitrasi indentitas diri.

“Di Kecamatan Koto Kampar Kulu saja kami data kemarin bersama Kepala Desa hampir setiap desanya ada sebesar 10 persen yang tidak memiliki Identitas, seperti contohnya Desa Bandur Picak, ada sekitar 800 Kepala Keluarga ( KK ) tetapi yang 80 KK itu tidak jelas, sehingga kami untuk memberikan bantuan sangat berhati-hati sekali dengan kepala desanya,” sebutnya

“Jadi harapan kami kepada masyarakat koto kampar hulu pada umumnya dan marilah bersama- sama untuk mengurus identitas diri kita karena Kantor Camat Koto Kampar Hulu, Kami siap selalu melayani bapak- bapak maupun ibu- ibu untuk melakukan perekaman KTP bagi yang belum memiliki KTP, kami juga siap dalam waktu 24 jam,” tambah Ahmad.

Menurut Ahmad, dirinya sudah sepakat pihak KUA Koto Kampar Hulu agar nikah massal diusulkan, sebab masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui konsekuensi nikah dibawah tangan, padahal itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang dari Kementerian Agama.

“Mulai bulan depan kami sudah akan memberikan sangsi kepada masyarakat yang Nikah Siri atau Nikah dibawah tangan,” tegasnya

Ia juga menyarankan agar masyarakat dapat memahami tujuan hal tersebut, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki KK ataupun KTP.

“Kita akan mempermudah segala urusan, tujuannya untuk masyarakat juga,” sebutnya.

Kepala Kantor Urusan Agama Koto Kampar Hulu, Ahmad Nur Al Islami ,S,Hi

Selaras dengan hal itu, Kepala Kantor Urusan Agama Koto Kampar Hulu, Ahmad Nur Al Islami ,S,Hi saat konfirmasi diruang kerjanya, senin pagi (15/6/2020) membenarkan hal tersebut, Ia mengatakan bahwa dirinya bersama bapak Camat Koto Kampar Hulu telah sepakat membuat trobosan baru yakni nikah massal, hal itu dilakukan agar masyarakat mudah terdata di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

“Kita mencari solusi atau jalan keluar, agar seluruh identitas penduduk khususnya masyarakat Koto Kampar Hulu Ini terdata. Kalaupun ada problem sampaikan saja langsung dan kita akan bantu,” ujarnya

“Insyaallah kami sepakat baik camat maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Terkait persoalan buku Nikah tentu kita akan carikan solusinya dan nanti akan kita tindak lanjuti secara bersama dengan pihak kecamatan,” tambah kepala KUA Koto Kampar Hulu Ini.

Ia juga menyinggung terkait nikah dibawah tangan yang berada di Koto Kampar Hulu. Ia berpendapat bahwa hal tersebut tidak benar dilakukan, sebab hal itu bertentangan dengan aturan.

“Kadang-kadang Pernikahannya tidak benar, bahkan ada yang menjadi wali nikah itu bukan orang yang seharusnya jadi wali, inikan dapat merugikan masyarakat,” katanya.

Padahal, imbuh Ahmad Nur Al Islami, undang- undang sudah menyatakan bahwa pernikahan itu sah apabila sesuai dengan agama ataupun kepercayaan masing- masing maka tentu negara akan mengsahkannya, tetapi kalau tidak sah secara agama maka negara melalui KUA tidak akan mengakui kebenaran dari pada pernikahan itu karena bisa saja pernikahan siri itu tidak sah secara agama apabila pernikahan tidak benar,” sebutnya.

Ia juga membeberkan dampak dari nikah siri yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, sebab berkaitan dengan identitas diri yang tercatat dalam adminitrasi.

“Jadi siapapun yang melaksanakan pernikahan siri di Kecamatan Koto Kampar Hulu ini kami akan langsung mengambil tindakan,” tandasnya.**

(HGN)



Comment