Demo di Depan Kantor PUPR Kampar, Massa Bacakan 5 Pernyataan Sikap, Termasuk Usut Dugaan Praktik Korupsi

oleh -
Massa yang tergabung dalam Forum Kontraktor Kampar (FKK) dan Forum Pemuda Kampar (FPK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kampar.

KAMPAR, Berseripos.com – Puluhan Massa yang tergabung dalam Forum Kontraktor Kampar (FKK) dan Forum Pemuda Kampar (FPK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kampar, Kamis (9/7/2020).

Pantauan pewarta, Kedatangan massa ke kantor PUPR Kampar dijaga ketat oleh anggota Satpol PP Kampar.


Dalam aksi tersebut massa yang berorasi di halaman kantor ingin masuk untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal.

Setelah beberapa jam menggelar aksi, perwakilan massa dipersilahkan masuk untuk berdiskusi dengan pihak Dinas PUPR Kampar.

Adapun aksi demonstrasi massa menyampaikan sejumlah pernyataan sikap diantaranya adalah.

  1. Meminta kepada pihak penegak hukum baik Kejaksaan, Polri, BPK dan lainnya agar mengusut tuntas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pengerjaan jalan dan Hotmix di Dinas PUPR yang senilai 85 M, dimana terkesan sangat terburu-buru dan kuat dugaan adanya kepentingan-kepentingan petinggi pejabat Kampar di tengah bencana pandemi Corona. Jika mengacu kepada inpres no 4 maka pekerjaan yang mesti digesa itu adalah padat karya dimana bisa menyerap pekerja yang banyak, sedangkan jalan dan Hotmix kita tau akan lebih banyak mengandalkan mesin, disini juga kuat dugaan terjadi praktik suap ditengah proses lelang tersebut. Kepada pihak penegak hukum kami meminta agar segera menyita dokumen-dokumen evalusi pelelangan untuk memberikan bukti yang lebih kuat, selain bukti pendukung yang kami serahkan dan meminta kepala DPRD Kabupaten Kampar untuk menggunakan hak Interpelasi dan Angket terkait kasus ini.
  2. Meminta kepada Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto untuk segera memecat saudara Afdal selaku Kadis PUPR beserta Kabid sudara Hanif Rusdi dan Nazaraudin yang dinilai telah gagal menjalankan fungsi di lingkungan PUPR dan diduga kuat terlibat aktif dalam praktik suap.
  3. Meminta kepada Pemda Kampar untuk membatalkan TPP ekselon dua naik hingga 30jt.
  4. Meminta Kepada pihak Pemda Kampar menindak tegas setiap pejabat tinggi yang menggunakan Mobil Dinas dan mengubahnya ke Nomor Plat Hitam, jelas itu melanggar dan sangat merugikan negara, karena kita sama-sama sama mengetahui sumber dana yang diperuntukan untuk Mobil Dinas tersebut.
  5. Meminta kepada penegak hukum untuk segera mengusut dugaan jual beli jabatan eselon II,III dan IV di lingkungan pemerintah Kampar oleh Bupati Kampar.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal saat di Konfirmasi melalui sambungan selulernya tidak merespon sama sekali. Nomor yang biasa dihubungi pewarta tidak aktif.

Hingga berita ini di terbitkan belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas PUPR Kampar.** (Yudha).


Comment