Deretan Kasus yang ditangani Kejari Kampar Hingga Ada Tersangka

oleh -
Foto: Kejari Kampar Terima Tahap II Perkara Pemerasan Oknum Kepala Desa.

Berseripos.com, Kampar – Kejaksaan Negeri Kampar saat ini tengah menangani banyak perkara yang berkaitan dengan pidana umum ataupun pidana khusus. Seperti halnya perkara tindak pidana korupsi (Tipikor). Kejari juga sedang mendalami perkara-perkara yang masuk dalam beberapa belakangan ini hingga perkara yang sempat menjadi sorotan publik.

Dari data yang dihimpun Berseripos.com, sejumlah perkara tersebut adalah dugaan pengadaan makan minum di sekolah Negeri Unggul Terpadu (SNUT) Serambi Mekah hingga menangani 3 perkara dugaan korupsi Dana Desa (DD).


Pada perkara (SNUT), pihak Kejaksaan telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka baru.

Dalam Perkara yang SNUT tersebut pihak Kejaksaan menetapkan seorang Oknum PPTK berinisial (S) sebagai tersangka. Ia duga terlibat tindak pidana korupsi korupsi penyimpangan pengelolaan dana makan minum tahun anggaran 2016/2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau ditemukan kerugian sebesar Rp.346.596.253. Hingga kini pihak Kejaksaan masih terus mendalami perkara tersebut.

Selain itu, disepanjang tahun 2020 pihaknya juga tengah menangani 3 kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD). Dari progres penanganan tersebut pihaknya juga sudah berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 354 juta lebih. Tentunya hal ini menjadi pencapaian presasi yang luar biasa.

Dirincikan, jumlah keuangan negara yang telah dipulihkan dari beberapa Desa yang telah ditangani cukup bervarasi. Seperti Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung sebesar Rp 2.4 juta, Desa Parit Baru Kecamatan Tambang sebesar Rp. 25 juta dan Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu sebesar Rp.327.215 742.

Dari kertiga Desa itu dapat di kalkulasikan total uang yang telah dipulihkan sebesar Rp.354.615.742.

Disamping itu, pihak Kejaksaan Negeri Kampar juga sukses menangani perkara yang sudah inkrah seperti kasus korupsi program Prona dan kasus cuci danau yang tengah proses kasasi.

Dalam keterangan konferensi persnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Suhendri tak menampik banyaknya laporan yang masuk di tahun 2019 dan 2020. Adanya sejumlah laporan tersebut membuat jajarannya terus berupaya melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terlapor hingga pelapor untuk dimintai kerangan. Namun dikarenakan situasi pandemi tentunya progres tersebut sedikit terhambat karena mempunyai keterbatasan, namun hingga kini pihaknya masih berjibaku dan berusaha secara bertahap.

“Setelah kita melakukan pemeriksaan kita tetap lanjutkan verifikasi ke lapangan untuk dilaksanakan gelar Perkara serta ekspos,” beber Suhendri didampingi Kasi Intel Silfanus Rotua Simanulang, Kasi Pidsus Amri Rahmanto Sayekti, dan Kasi Datun Junaidi, Selasa sore (27/10/2020).

Dia mengatakan saat ini pihak Kejaksaan juga telah berasil menaikan perkara ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017.

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Insperktorat dengan indikasi kerugian negara Rp.496.816.673. Dan menetapkan seorang tersangka berinisial (MY) selaku mantan Kepala Desa. Kita juga sudah terbitkan surat perintah penyidikan dengan nomor 012020 bulan Oktober,” ujarnya.

Menurut Suhendri, dari hasil pemeriksaan Intel dapat disimpulkan sudah ada sifat perbuatan melawan hukum.

Disamping itu, pihaknya juga tengah mendalami perkara yang terjadi di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Hilir, Kabupaten Kampar tahun anggaran 2015.

“Kita juga sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan prin 01L415/FD/10/2020 23 Oktober 2020. Jadi untuk tahun 2010 ada 1 penyidikan dan 1 penyelidikan serta ada yang dalam tahap penuntutan,” kata Suhendri.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Kampar, Silfanus Rotua Simanulang. Ia mengungkapkan sejak tahun 2019 hinga tahun 2020 pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat maupun dari Lembaga, namun dikarenakan pandemi covid-19 kegiatan tersebut sedikit tertunda karena harus membatasi mengimpun orang banyak untuk memanggil orang.

Ia juga mengakui bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kejati Riau terhadap laporan adanya 21 Desa yang dilaporkan belum menyampaikan laporan pertanggunjawaban. Oleh kerena itu pihaknya juga sudah melakukan perintah tugas sehingga melakukan mengklarifikasi terhadap 19 Kepala Desa yang masih aktif dan lainnya.

“Hingga saat ini masih ada sebanyak 8 perkara lagi dalam proses penyelidikan termasuk APBdes hingga perkara rumah Dinas Dandim. Ada printuk juga. Tapi perkara masih didominasi perkara Desa,” tambah Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Suhendri menyambung pernyataan Kasi Intel, Silfanus.

Suhendri menyebutkan ada juga perkara yang masih dalam proses. Perkara itu termasuk indikasi tindak pidana korupsi belanja tranfer bantuan keuangan berdasarkan temuan hasil audit BPK RI pada 13 Desa di Kabupaten Kampar.

“Ini juga masih dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita akan informasikan satu-persatu,” jelasnya.

Ketika disinggung terkait perkara SNUT, apakah tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, suhendri mengatakan bahwa dirinya masih menunggu perkembangan di persidangan nanti.

“Jadi nanti di Persidangan semua bisa terbuka, yang jelas ini kita naikan dulu karena ini ada pelaku utama, nanti bisa akan berkembang. Dan kalau berkembang kita akan melakukan kegiatan lagi,” pungkasnya.** (Yudha)


Comment