Penerangan dan Penyuluhan Hukum serta BINMATKUM Bersama Kejari Kampar

oleh -

Berseripos.com, Kampar – Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Suhendri SH., M.H, diwakili oleh Kasi Intel Silfanus Rotua Simanullang, SH., M.H serta didampingi oleh Kasi Datun, Junaidi, SH., M.H menjadi narasumber dalam acara penerangan hukum/penyuluhan Hukum program pembinaan masyarakat taat hukum (BINMATKUM) Tahun 2020 di Kecamatan Bangkinang Kota.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Bangkinang Kota, Iriyanto, Perangkat Desa dan Kelurahan Se_Kecamatan Bangkinang Kota yang berjumlah 20 orang dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam Penyuluhan itu salahsatunya menyampaikan pemahaman terhadap pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

Kasi Intel Kejari Kampar, Silfanus Rotua Simanullang mengatakan bahwa pihaknya sengaja memberikan penyuluhan hukum terhadap pemahaman pendisipilnan mengenai protokol kesehatan. Sebab hingga saat ini kesadaran masyarakat memang berkurang.

“Penyuluhan hukum ini berkaian dengan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Semoga dengan ada penyuluhan tentang Prokes ini masyarakat akan lebih mematuhi lagi,” pungkasnya.

Menurut Silfanus, pemahaman tentang kesadaran protokol kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar untuk menekan penyebaran covid-19, sebab hal itu salah satu upaya mendorong kesadaran masyarakat agar patuh dan taat melaksanakan protokol kesehatan.

“Untuk itu kita meminta dari kesadaran diri untuk menerapkan protokol kesehatan, 3M dan 3T (Tracing, Testing, Treatment),” kata Silfanus pada berseripos.com usai memberikan materi di Aula Kecamatan Bangkinang, Kamis (3/12/2020).

Sementara itu, Kasi Datun, Junaidi mengakui bahwa hingga sampai saat ini dalam penerapan protokol kesehatan kesadaran masyarakat memang sangat berkurang. Hal itu dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, pada penerapan sangsi hukum harusnya ada tindakan tegas dan jelas.

“Harusnya ada sangsi yang tegas,” ulas Junaidi.

Dirinya juga menjabarkan terait dugaan pungutipan saat mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) di kantor desa, menurutnya hal ini bisa dicarikan solusi dengan menerbitkan Payung hukum.

“Kalau memang ada biayanya harus ada peraturan yang jelas, itu kan tidak pungli dan yang Ilegal menjadi Legal,” beber Junaidi.

Dikatakan, pihak Desa juga mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang Desa untuk membuat peraturan.

“Nanti bisa dilihat, kalau bertentangan jangan dibuat, kalau tidak bertentangan jalan aja,” pungkas Djunaidi.** (Yudha)

Comment