Tanggapan Kajari Kampar Terkait Dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan SKK Dengan Pemerintah

oleh -

BERSERIPOS.COM KAMPAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar selaku Jaksa pengacara negara (JPN) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Kuasa Khusus (SKK) pemulihan aset Bidang Perdata dan Tata Usaha dengan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pendatanganan dilaksanakan di Aula Kantor Badan Keuangan Aset Daerah Kampar, Selasa 5 Januari 2020.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto bersama Kajari Suhendri yang disaksikan Sekda Kampar Drs Yusri, Kepala BPKAD Edward, Asisiten III Syamsul Bahri, Staf Ahli Santoso, Sekwan Ramla, Kadis Kominfo Arizon serta Kadis PU PR Afdal, ST.

Turut hadir mendampingi Kajari, Kasi Datun Djunaidi selaku Jaksa Pengacara Negara, Kasi Intel Silfanus Rotua Simanullang dan Kasi Pidsus Amri Rahmanto Syakti.

Kepala Kejaksaan Negeri Kampar, Suhendri mengatakan bahwa pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan permintaan pemda Kampar, Hal itu sebagai bentuk dalam pemuliahan aset Kabupaten Kampar.

“Ini salah satunya dalam rangka pemulihan aset,” kata Suhendri.

Selain itu, kata dia, sebagai Pengacara Negara pihaknya bertindak sebagai pendampingan pemda Kampar dalam melaksakan penertiban pengaturan pemanfaatan kembali aset-aset daerah.

“Kita mewakili pemerintah sebagai Pengacara Negara bisa menyelesaikan persoalan apabila aset-aset diambil oleh pihak lain, agar segala hal yang menjadi objek-objek seperti itu bisa kembalikan lagi ke Negara,” jelasnya saat diwawancara Berseripos.com, Selasa Januari 2020.** (Yudha)

Comment