Persoalan IMB, Pemkab Nekat Segel Kantor PLN di Kampar Riau

oleh -

BERSERIPOS.COM, Kampar – Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN Rayon Bangkinang disegel oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Jumat (26/2).

Papan nama Kantor ULP PLN Bangkinang ini ditutup oleh pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan sebuah pamflet pemberitahuan.

Dalam pamflet pemberitahuan tersebut dituliskan bahwa usaha/kegiatan ini tidak memiliki izin dan melanggar sejumlah Perda.

Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Pelayanan Laporan DPMPTSP, Elfauzan, S.Hut membenarkan penyegelan itu. Ia mengatakan bahwa bangunan yang berada tepat di kantor ULP PLN Bangkinang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Tadi mendadak, bangunan itu tidak memiliki Izin IMB serta tidak memiliki pembayaran pajak reklame,” ujarnya saat dikonfirmasi Berseripos.com melalui sambungan seluler Jumat 26 Februari 2021.

Mantan Kepala Bidang Penegakan Perda di Salpol PP Kampar itu mengakui bahwa bangunan kantor PLN Bangkinang yang lama memang sudah memiliki IMB, namun seiring dengan renovasi yang dilakukan oleh pihak PLN tentunya pihak pemerintah menekankan agar IMB harus diurus terlebih dahulu.

“Kalo IMB kan nampak bangunan, sekarang kantor PLN direhab, itu tidak memiliki IMB. Pihak PLN Tidak ada yang namanya pengurusan IMB, bangunan sudah hampir selesai pula, di belakang ada juga bangunan yang besar lagi,” tegasnya.

Fauzan memaparkan kalau penyegelan yang dilakukan oleh pihaknya merupakan tindakan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sebab persoalan IMB merupakan hal paling peting dalam mendirikan bangunan.

“Kalau IMB itu kan nampak sedang dibangun. Kalau mau bangun urus IMB nya terlebih dahulu kalau perubahan,” sebutnya.

Menurutnya, penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah tidaklah berkaitan dengan tunggakan listrik milik Pemerintah Kabupaten Kampar. Ia berpendapat kalau tunggakan tersebut merupakan bukan urusannya.

“Kita dari perizinan tidak ada hubungannya dengan itu, tunggakan itu urusan masing-masing. Kalau masalah tunggakan ya harus dibayar,” sebut Fauzan.

Ia juga berharap agar persoalan izin harus lah segera diurus, sebab hingga saat ini pihak PLN Rayon Bangkinang belum ada iktikad baik untuk mengurus izin.

“Segera diurus Izinnya”, tegasnya.

Terpisah, Manager ULP PLN Rayon Bangkinang, Endryez Prathama saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler terkait penyegelan itu tidak memberikan tanggapan. Juru warta mencoba mengiriman pesan yang dikirim melalui via WhatsApp juga tidak direspon.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PLN Rayon Bangkinang.

Untuk diketahui sebelumnya, pihak PLN melakukan pemadaman listrik Pemerintah karena ada terjadi tunggakan pembayaran.

Ada sekitar milyaran rupiah Pemerintah menuggak pembayaran bulan Januari 2021.

Pihak pemerintah dan PLN sebelumnya pada 20 Januari 2020 sudah mengundang rapat pemerintah Kampar ke Pekanbaru.

Dalam rapat tersebut dijelaskan kronologis tunggakan utang tagihan yang lalu sampai dengan tagihan bulan Januari. Dari situ diketahui bahwa anggaran belum bisa dicairkan.

Pihak PLN juga telah menyurati Bupati Kampar dan menegaskan, kalau tidak ada pembayaran tunggakan, maka lampu akan diputus.

PLN berjanji, setelah tunggakan selesai (dibayarkan), lampu penerangan jalan itu akan hidup kembali.** (Yudha)

Comment