Pembuangan Limbah Medis di Meranti Jadi Sorotan, Berserakan Hingga Ada di Pinggir Jalan

oleh -

BERSERIPOS.COM, Selatpanjang – Dengan situasi Covid-19 saat ini, masih saja dijumpai limbah medis yang dibuang sembarangan di (TPS) Tempat Pembuangan Sementara yang terletak di Jalan Rumbia yang tidak jauh dari Kantor Camat Tebing Tinggi dan sekolah MTSN Selatpanjang, Kebupaten Kepulauan Meranti.

Saat awak media berseripos.com turun kelapangan, Selasa (6/4/21) terlihat limbah medis berupa sarung tangan karet, jarum suntik dan bekas plastik obat-obat yang diduga termasuk dalam golongan limbah B3, yang berserakan dan terkesan sengaja dibuang di TPS Jalan Rumbia Selatpanjang.

Menurut informasi dari pekerja pemungut barang bekas yang ada dilokasi TPS yang tidak mau namanya dicantumkan, limbah medis itu diduga dari Dinas Kesehatan, yang sengaja dibuang oleh seseorang yang menggunakan becak motor.

“Kami kurang tau juga kalau limbah itu berbahaya, ini baru saja dibuang seseorang yang mengunakan becak motor,” kata sejumlah pekerja pemungut barang bekas di lokasi TPS kepada awak media berseripos.com, Selasa sore 6 April 2021.

Menyikapi hal itu, Ketua Umum Laskar Muda Melayu Riau (LM2R), Jefrizal, SH mengecam prilaku Oknum itu, ia menilai bahwa itu merupakan bentuk pelanggaran berat. Menurutnya penemuan limbah medis di areal TPS tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat dan pengguna jalan.

“Itu pelanggaran. Tidak boleh membuang sampah medis di sembarang tempat,” kata Jefrizal saat dimintai tanggapannya.

Pertama tentunya pelanggaran Peraturan pemerintah No 12 tahun 1995 tentang pengelolaan limbah, Peraturan pemerintah RI nomor 101/2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Kemudian Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Menurut kami sangat Jelas pelanggaran pasal 40 ayat 1 Undang-undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal 100 juta dan maksimal Rp5 miliar,  dan kalau kita melihat  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jelas ancaman hukuman 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar,” terang Jefrizal.

Jefrizal juga mengungkapkan, penanganan limbah medis harus dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, sebab hal itu akan berdampak buruk bagi masyarakat setempat. Apalagi, masyarakat tidak mengetahui apakah limbah tersebut digunakan dalam penanganan pasien covid-19 atau bukan.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Misri saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut belum merespon. Nomor Handphone yang dimiliki oleh pewarta tak bisa dihubungi.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Misti belum terkonfirmasi.**

Penulis: Salman

Comment