Banyak Rumah Dinas Disewa Anak Mantan Pejabat Kampar

oleh -
Anggota DPRD Kampar Yuli Akmal (Internet)

BERSERIPOS.COM, Kampar – Anggota DPRD Kampar Yuli Akmal menyebutkan bahwa berdasarkan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) banyak hal yang menjadi sorotan terkait aset, diantaranya rumah dinas yang disewakan.

“Ada sekitar 60 rumah dinas yang merupakan milik daerah tapi banyak disewakan oleh anak cucu mantan pejabat Kampar ini fakta yang tidak pernah kita follow up ,” ungkapnya Senin (5/7/2021).

Selain Rumdis, Politisi Hanura ini mengungkapkan fakta lain terkait aset, seperti dari sekitar 2000 mobil dinas di Kabupaten Kampar banyak yang tidak terverifikasi dengan baik serta tanah milik Pemda Kampar di Jakarta yang tidak dimanfaatkan selama 30 tahun.

“Terkait Mobil Dinas, kan banyak yang tidak jelas siapa yang memegang, apakah orang dan tempatnya tepat atau kondisinya seperti apa, itu tak terverifikasi dengan baik, di daerah Senen Jakarta itu aset yang tidak dimanfaatkan selama 30 tahun, kita sampaikan ke Sekda bahwa jika tidak bisa dimanfaatkan untuk dibangun asrama atau hotel karena tidak terlalu luas maka bisa kita likuidasi untuk pemasukan PAD atau mencari tanah pengganti ditempat lain, sebab di Senen itu harga tanah permeter 25 juta,” papar Yuli Akmal.

Ketua Pansus III terkait BUMD ini juga menjelaskan perihal persoalan Perusahaan Daerah (Perusda) yang mati suri dan tidak berkontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk itu Pansus III juga berencana memanggil Perusda yang ada di Kampar.

“Kedepan perusahaan daerah juga akan kita panggil seperti Kampar Aneka Karya, PDAM, dan perusahaan baru yang dibentuk termasuk Bank Sarimadu agar kita tahu mana BUMD yang masih beroperasi dan memberikan kontribusi terhadap PAD, mana Perunda yang mati suri dan yang unfungsional,” papar Yuli Akmal.

Sebelumnya DPRD Kampar menggelar
Rapat Paripurna masa sidang I dengan agenda pembentukan 3 Panitia Khusus (Pansus) Senin (5/7/21). Tiga Pansus tersebut antara lain Pansus Aset, Pansus Penyertaan Modal (Riau Air Line, Kamparicom, kerjasama Plaza Bangkinang) serta Pansus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal ini sesuai dengan Surat Keputusan DPRD kampar Nomor 02/KPTS/DPRD/2021 tertanggal 5 Juli 2021.**

(AA)

Comment