Ada 7 Jenis Bantuan Sosial yang Akan Diperpanjang Pemerintah, Ini Rinciannya

oleh -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: Antara/ Hafidz Mubarak.

BERSERIPOS.COM, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memperpanjang tujuh jenis perlindungan sosial (perlinsos) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.

Pertama Kartu Sembako, Sri Mulyani mengatakan akan menambah ekstra bantuan dalam program Kartu Sembako selama 2 bulan, yakni bulan Juli-Agustus 2021. Sehingga penerima program Kartu Sembako akan menerima dana tambahan untuk periode 14 bulan dengan besaran manfaat Rp 200.000 per bulan.

“Akan ditambah 2 bulan ekstra di bulan Juli-Agustus, sehingga mereka mendapat Rp 400.000 bagi keluarga pemegang Kartu Sembako. Jadi mereka dapat untuk tahun 2021 itu sebesar 14 bulan pembayaran,” kata Menkeu saat Konferensi Pers, Sabtu (17/7).

Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan Rp 7,52 triliun, nantinya, bantuan menyasar 18,8 juta keluarga atau sekitar 75,2 juta orang. Adapun hingga per 9 Juli, realisasi kartu sembako sudah mencapai Rp 24,11 triliun atau 59,8%.

Kedua, tambahan bantuan beras Bulog 10 kg/keluarga kepada pemegang Kartu Sembako dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk pengadaan beras, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 3,58 triliun yang akan menyasar pada 28,8 juta keluarga.

“Sebanyak 10 kg/keluarga akan diberikan beras berasal dari Bulog, dengan anggaran yang kita sediakan Rp 3,58 triliun. Ini sekitar hampir 250.000 ton yang dikeluarkan dari gudang Bulog dan dibagikan kepada seluruh keluarga BST dan Kartu Sembako,” ujar Sri Mulyani.

Ketiga, tambahan penerima BST usulan Pemda sebanyak 5,9 juta KPM sebagai tindak lanjut dari usulan pemerintah daerah.  Program ini akan menyasar pada warga yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Sembako dan di luar KPM BST yang sudah dapat sebelumnya. Bantuan diberikan untuk periode 6 bulan, masing-masing Rp 200.000/KPM/bulan, total dana yang disiapkan mencapai Rp 7,08 triliun.

Keempat, diskon tarif listrik hingga bulan Desember 2021. Semula, diskon listrik ini bakal berakhir pada bulan September 2021. Stimulus yang diberikan sampai akhir tahun ini meliputi diskon tarif listrik, dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen.

Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,91 triliun untuk bantuan diskon listrik tersebut. Dengan demikian, anggaran diskon listrik naik dari Rp 7,58 triliun menjadi Rp 9,49 triliun. “Untuk pelanggan yang 450 VA dan 900 VA, kita akan perpanjang hingga Desember 2021, dengan diskon 50% (450 VA) dan 25% (900 VA),” ujar Sri Mulyani.

Kelima, tambahan dana Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun, sehingga total pagunya menjadi Rp 30 triliun. Sebelumnya pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk program kartu pra kerja yang menjangkau 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp 10 triliun lagi, sehingga program kartu prakerja tadi bisa menambah jumlah peserta  2,8 juta sehingga total anggaran menjadi Rp 30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujarnya.

Adapun nantinya setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp 600.000/bulan untuk 4 bulan. Total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp 2,4 juta serta dana sebesar Rp 50.000 setiap kali mereka mengisi survei.

Keenam, pemerintah juga meneruskan program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM atau sekitar 40 juta orang. Alokasi awal anggaran yang disiapkan adalah Rp 17,46 triliun. Besaran manfaat yang diterima Rp 300.000 per bulan untuk periode 6 bulan. Nantinya bantuan untuk bulan Mei-Juni akan dibayarkan pada bulan Juli 2021.

Ketujuh, subsidi kuota internet hingga Desember 2021. Tadinya, subsidi ini berakhir pada bulan Mei. Subsidi bakal menyasar kepada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik seperti guru/dosen. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 5,54 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 8,53 triliun.

“Tadinya (subsidi ) selesai Mei, murid libur untuk akhir tahun dan akan mulai lagi bulan Juli.Kami bersama Kemenag dan Kemendikbud ada 38,1 juta tenaga pendidik. Kami sudah alokasikan Rp 5,54 triliun,  untuk mengcover sampai Desember nanti, jadi total Rp 8,53 triliun dari alokasi awal Rp 3 triliun,” kata Menkeu.**

 

 

Sumber: Kontan.co.id





Comment