Bayar Denda Kasus, Mantan Kepala BPN Kampar Serahkan Uang 200 Juta

oleh -
Ilustrasi (Internet)

BERSERIPOS.COM, Kampar – Terpidana kasus Korupsi atas penerbitan Sertifikat hak milik (SHM) di hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo, Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu Kampar tahun 2003, Zaiful Yusri, membayar uang denda sebagai uang pengganti kerugian negara, Senin (23/8).

Pembayaran tersebut dilakukan terpidana, Zaiful Yusri yang diwakili oleh adik ipar terpidana.

Zaiful Yusri merupakan mantan Kepala Kantor BPN Kampar. Saat ini dia berada di Lapas kelas IIA Bangkinang untuk menjalani masa tahanan.

Kasubsi Penuntutan Kejari Kampar, Ario Utama membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pembayaran denda dari terpidana Tindak Pidana Korupsi atas nama Zaiful Yusri sebesar 200 juta rupiah.

Menurutnya, denda yang dibayarkan melalui bidang Pidana Khusus merupakan salah satu keberhasilan menambah pendapatan negara.

“Tadi kami menerima denda itu dari terpidana yang diwakili oleh adik iparnya, dan saya langsung yang menerimanya melalui bidang pidana khusus. Untuk selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kas negara melalui Bank BRI,” ungkap Aryo yang didampingi oleh Kasi Intel, Silfanus Rotua Simanullang, dikutip dari sejumlah media, Senin 23 Agustus 2021.

Dalam perkara ini, Kata Ario, terpidana Zaiful Yusri telah terbukti melakukan penerbitan sertifikat hak milik dan penguasaan tanah di kawasan HPT Teso Nillo. Penerbitan sertifikatnya pada tahun 2003 sedangkan perkaranya tahun 2017 silam.

Berdasarkan dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguanan Riau, dalam perkara ini menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 17 miliar. Kerugian itu dihitung dari lahan hutan yang dibabat dan dikelola menjadi perkebunan sawit.

Untuk ketahui, penerbitan SHM itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Nomor 3 Tahun 1999 jo Nomor 9 Tahun 1999. Kantor BPN Kampar tidak mengisi blangko risalah pemeriksaan dengan benar sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon tidak dapat dijadikan dasar.

Atas perbuatannya, Zaiful dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.** (Yudha)

Comment