Bahas Soal Aset, Kepala OPD Tidak Hadir, Pansus DPRD Kampar Kecewa

oleh -
Ilustrasi Mobil Dinas (Internet)

BERSERIPOS.COM, Kampar – Ketua Panitia khusus (Pansus) Aset Muhammad Ansar mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala OPD yang tidak hadir dalam pembahasan lanjutan seputar permasalahan aset kendaraan bermotor.

Menurutnya, dari tiga Kepala organisasi perangat daerah yang diundang tak satupun yang hadir dalam pembahasaan di ruang Banggar.

“Saya kecewa, dari tiga Kepala OPD yang kita undang, seperti Bappeda hanya diwakili Sekretarisnya, BPKAD diwakili Kabag Aset dan dari Sekretariat Daerah tidak ada satupun yang hadir,” Ansar, Senin (7/9).

Ansar mengatakan bahwa ketidakhadiran yang bersangkutan juga tanpa alasan.

Ketidakhadiran Kepala OPD diketahui sedang melakukan pembahasan APBDP bersama Bupati.

“Saat kita tanyakan soal ketidakhadiran kepala OPD tersebut mereka mengatakan sedang melakukan pembahasan APBDP bersama Bupati di Tapung,” beber Ansar.

Ia juga tak mengetahui entah apa maksud pembahasan APBDP harus dilaksanakan di Tapung, padahal Pansus sudah menjadwalkan dari minggu yang lalu.

“Seharusnya Ekskutif memperioritaskan ini kalau memang ingin melakukan penataan aset. Kan kita dari Pansus sudah menjadwalkan pembahasan lanjutan ini dari minggu lalu,” bebernya.

Lebih Lanjut Ansar memaparkan bahwa Panitia Khusus akan bekerja sesuai dengan tupoksi dan tidak akan mengerjakan pekerjaan orang lain, begitu juga dengan Sekda bekerjalah sesuai dengan porsinya.

“Pansus ini terbentuk juga atas permintaan Ekskutif ketika membahas RPP Sekda juga bilang aset ini rumit jadi perlu bantuan dari DPRD dan termasuk juga pidato Bupati di Paripurna bahwa ada 1000 lebih BPKB yang tidak ada, inilah yang kita sikapi dengan baik, dalam perjalanan kita heran juga kok bisa ribut seperti ini,” bebernya.

Politisi PPP ini juga mengakui bahwa dalam persoalan aset ini memang tergolong rumit, untuk itu dia berpendapat agar hal itu harus diaudit dengan orang yang benar-benar profesional.

“Dari ketidakhadiran, data yang diminta tidak lengkap seperti SK pengunaan barang tidak ada, akhirnya menjadi rumit sepertinya harus ada yang profesional untuk mengaudit. Kalau terlalu rumit dan tidak kooperatif bisa saja nanti kami merekomendasikan untuk dilakukan spesial audit atau audit khusus biar lebih terang dan jelas,” tegasnya.** (Yudha)

Comment