Soal Kisruh TWK, Komisi III Bakal Panggil KPK Awal Oktober

oleh -

BERSERIPOS.COM – Komisi III DPR dijadwalkan bakal memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Oktober guna meminta keterangan terkait kisruh pemecatan pegawai imbas tes wawasan kebangsaan (TWK).

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari fraksi PPP, Arsul Sani. Dia mengatakan sesuai ageda DPR, pemanggilan untuk KPK soal TWK telah dijadwalkan.

“Kalau tidak salah sudah dijadwalkan di awal Oktober,” kata Arsul dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (24/9).

Sementara itu, KPK belum angkat suara terkait rencana pemanggilan tersebut. CNNIndonesia.com, telah menghubungi Ketua KPK Firli Bahuri dan Jubir Ali Fikri lewat pesan singkat namun tak mendapat respons.

Sejumlah pihak sebelumnya meminta DPR agar turun tangan terkait polemik TWK. Terutama merespons rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman yang hingga kini belum direspons oleh Presiden Joko Widodo.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menuding sikap pasif DPR hingga kini, merupakan rangkaian kejanggalan sejak revisi Undang-undang KPK pada tahun 2019. Peneliti Formappi Lucius Karus pun mempertanyakan komitmen DPR memperkuat KPK.

“DPR dianggap tak punya komitmen untuk memperkuat KPK sehingga saat ini mereka tak ingin dinilai macam-macam lagi oleh publik. Atau bisa juga ini bentuk konsistensi DPR yang dianggap memang tak berkomitmen memperkuat KPK,” kata dia, Kamis (23/9).

Di sisi lain, Pusat Antikorupsi UGM, meminta DPR agar mendesak Jokowi segera mengambil sikap soal TWK. Pasalnya, Jokowi diberi waktu 60 hari untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman tersebut.

Menanggapi hal itu, Arsul enggan melibatkan Jokowi soal kisruh TWK. Menurut dia, sikap Jokowi telah jelas agar TWK tak menjadi dasar pemecatan pegawai. Dia menyebut pemecatan pegawai oleh KPK adalah masalah intrenal KPK yang tak mematuhi rekomendasi Ombudsman maupun Komnas HAM.

“Jadi ya tidak usah ditarik-tarik lagi kepada Presiden. Persoalannya para pejabat terkait yang tidak memiliki rasa hormat terhadap ORI maupun Komnas HAM,” kata Arsul.**

 

 

 

 

 

Cnnindonesia.com

Comment