Arif Budiman Pimpin Rapat Koordinasi Pakem di Kabupaten Kampar, Ini yang Dibahas

oleh -

BERSERIPOS.COM – Kejaksaan Negeri Kampar menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) di Kabupaten Kampar Tahun 2021, Kamis (4/11).

Rapat koordinasi Tim PAKEM tersebut dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar, Arif Budiman, SH., M.H didampingi oleh Kasi Intel, Silfanus Rtua Simanullang, SH., M.H dan Jaksa Fungsional Surya Rahmadhani SH.

Selain pihak Kejaksaan, Rapat PAKEM itu juga turut dihadiri oleh sejumlah unsur yakni, FKUB, Intel Polres Kampar, intel dari Kodim 0313/KPR, intel Korem, Kesbangpol, Kemenag, Disdikpora Kabupaten Kampar, masyarakat serta para undangan lainnya.

“Kegiatan ini merupakan pembahasan serta mengevaluasi kegiatan yang sudah kita selenggarakan setahun yang lalu terhitung dari surat perintah yang sudah kita buat kepada masing-masing instansi,” ujar Kepala PAKEM, Arif Budiman, didampingi oleh Wakil, Silfanus Rotua Simanullang.

Arif menuturkan, Rapat koordinasi ini sudah dijadwalkan sebelumnya, dengan begitu semua dapat mengevaluasi serta mengetahui perkembangan mengenai situasi PAKEM yang ada di Kabupaten Kampar.

“Koordinasi ini wajib kita lakukan, apalagi PAKEM ini mempunyai tugas yang sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Dengan keberagaman jangan sampai menimbulkan konflik,” bebernya.

Menurut Dia, rapat yang digelar ini juga bertujuan agar dapat mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan ditengah tengah masyarakat.

“Disini kita dapat membahas serta mengambil keputusan dan langkah apabila ada persoalan ditengah – tengah masyarakat. Sebelum terjadi kita juga dapat mengantisipasi,” jelas Arif.

Sementara itu, Wakil Ketua PAKEM, Silfanus Rotua Simanullang mengakui bahwa ada sejumlah persoalan yang ditemukan, salahsatunya pembuatan rumah ibadah.

Kata Dia, persoalan pembuatan rumah ibadah merupakan persoalan yang dapat diselesaikan secara baik. Persoalan itu tidak berpotensi terjadinya kerusuhan.

“Jadi terkait dengan persoalan tersebut kita sepakat memberikan saran dalam pembangunan rumah ibadah setiap masyarakat umat beragama, yakni wajib mengikuti syarat dan ķetentuan dalam pembangunan rumah ibadah. Dengan demikian tidak ada lagi kecemburuan bagi agama-agama lain ketika akan mengurus rumah ibadah serta masyarakat tidak berasumsi miring terkait hal itu,” jelas Silfanus memungkasi.** (YD)

Comment