Soal Andi Putra, KPK Periksa Kepala BPN Kampar Terkait Fee dan Izin HGU

oleh -
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA

BERSERIPOS.COM – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar Sri Ambar Kusumawati diperiksa oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (3/11/2021) .

Pemeriksaan Sri Ambar berkaitan dengan dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing.

Dalam kasus itu, Sri Ambar berstatus sebagai saksi.

Diketahui Bupati Nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sudah ditetapkan sebagai tersangka

“Tim penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait dugaan adanya intervensi tersangka AP (Andi Putra) dalam memberikan izin HGU dengan adanya paket pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikutip dari kompas.com, Kamis (4/11/2021).

“Dan juga adanya rekomendasi perizinan dari pihak tertentu pada BPN yang tidak selayaknya dijadikan persyaratan pengajuan HGU dimaksud,” ucap dia.

Selain Kepala BPN, KPK juga memeriksa Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Wilayah Pertanahan Riau Umar Fathoni dan Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah Pertanahan Riau Hermen.

Kemudian, Kabid Penanganan Masalah dan Pengedalian Pertanahan pada Kantor Wilayah Pertanahan Riau Tarbarita Simorangkir dan Kadis Perkebunan Riau Zulfadli

Selain itu, Analis Pemanfaatan Ruang pada Dinas PUPR, Tarkim, dan Pertanahan Riau Febrian Indrawarman, Perekayasa Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Riau, Anton Suprojo.

Kasi Survein Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kuansing Ruskandi, Penata Pertanahan Muda Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kanwil Pertanahan Riau Masrul, dan Camat Singingi Hilir Risman Ali.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, PT Adimulia Agrolestari diketahui mengajukan perpanjangan HGU tahun 2019-2024.

Salah satu syarat untuk memperoleh perpanjangan HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari diketahui berada di Kabupaten Kampar.

Sementara itu, seharusnya letak kebun kemitraan itu berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR (Sudarso) kemudian mengajukan surat permohonan ke AP (Andi Putra) selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA (Adimulia Agrolestari) di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan,” ujar Lili dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/10/2021).

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra.

Dalam pertemuan tersebut, kata Lili, Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar.

Sebelumnya, KPK juga menyatakan Bupati Kuansing Andi Putra telah menerima uang Rp700 juta, sejumlah uang mata asing dan telepon genggam. Sebagian uang sudah diterima pada September 2021 saat pengajuan perpanjangan HGU berlangsung.

Berdasarkan kutipan pada Kamis, (4/11), Bupati Kuansing Andi Putra ternyata baru menjabat empat bulan lebih sebagai bupati. Andi Putra dilantik oleh Gubernur Syamsuar yang juga Ketua DPD Golkar Riau pada 2 Juni 2021.

Andi Putra melanggeng sebagai orang nomor satu di Negeri Jalur bersama politisi Demokrat Riau Suhardiman Amby. Nama ini sudah ditunjuk oleh Syamsuar untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati Kuansing.

Suami dari Wella Mayangsari ini menang melawan calon incumbent, yaitu Mursini yang kini juga tersangkut kasus korupsi dan Halim yang dulunya menjabat sebagai Wakil Bupati Kuansing.**

Comment